Rahmat Hidayat Iskandar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Mulawarman, Judul Penelitian Skripsi ini adalah Penerapan E-Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda,di bawah bimbingan Bapak Dr. Enos Paselle,M.AP selaku dosen pembimbing I dan Ibu Thalita Rifda Khaerani,S.AP.,M.Si selaku dosen pembimbing II. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Penerapan E-Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu support, capacity, dan value serta faktor penghambat dalam Penerapan E-Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Teknik analisis data yanng terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Dalam penelitian yang menjadi key informanialah Kepala Seksi Tata Kelola e-government dan Pengembangan Sumber Daya TIK Bidang 4 Diskominfo Kota Samarinda, 7 informan lainnya ialah Lurah di Kelurahan Bantuas, operator di Kelurahan Bantuas, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan EKelurahan dalam pelayanan publik di kelurahan bantuas kecamatan palaran kota Samarinda merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis elektronik. Penerapan E-Kelurahan ini dapat memberikan manfaat baik itu dari masyarakat sebagai penerima layanan maupun pemerintah sebagai pemberi layanan, tujuan dari diterapkannya E- Kelurahan ini yaitu untuk mempermudah pegawai dalam menjalankan tugasnya, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Namun, masih adanya kekurangan dalam proses penerapan E-Kelurahan mulai dari kebijakan, kesiapan infrastruktur yang kurang mendukung, kurangnya pemahaman dan pelatihan yang diberikan, minimnya ketersediaan anggaran serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, menghambat proses pelayanan publik kepada masyarakat.