Jihan Syamsi Nur Safitri, NIM 1808015185, Samarinda 11 Januari 2000, Minat Studi Hukum Perdata, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Online Produk Kosmetik Model Share In Jar di Kota Samarinda, dibawah bimbingan Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., K.N., M.H. dan Safarni Husain, S.H., M.Kn.
Kosmetik model share in jar adalah produk kosmetik yang dipindahkan dari wadah asli ke wadah yang lebih kecil. Beredarnya kosmetik model share in jar yang tidak sesuai dengan standarisasi peraturan perundang-undangan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika yang menyatakan bahwa “wadah kosmetik harus memiliki minimal memuat penandaan yang mencantumkan informasi”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yang memuat perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk kosmetik dengan model share in jar yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research, dengan pendekatan fakta sosial yang ada kemudian diolah dan diklarifikasi dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari tinjauan lapangan serta peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan kewajiban pencantuman label penandaan berupa informasi pada produk kosmetik model share in jar.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, peneliti menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik model share in jar belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukannya produk yang tidak mencantumkan label informasi dengan baik, dapat dilihat dengan masih banyak produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penjelasan barang yang memuat berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, dan akibat sampingan pada produk kosmetik model share in jar. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana dan sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.