Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten MahakamUlu dalam mewujudkan Good Governance melalui fokus penelitian yaitu 1) Kinerja Organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu dalam mewujudkan Good Governance, melalui pengawasan internal : a). audit; b) reviu; c) evaluasi; d) pemantauan; e) pengawasan lainnya, 2) Faktorfaktor apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu dalam mewujudkan good governance; dan 3) Upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu dalam mewujudkan good governance . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta studi lapangan. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif. Pengujian terhadap keabsahan data dilakukan dengan uji reliabilitas dan validitas data menggunakan derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat melalui pengawasan internal berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu perbaikan. Dimana audit yang belum terlaksanakan dengan baik sesuai dengan Program Kerja Tahunan Pengawasan (PKPT), reviu yang sudah berjalan baik bahkan lebih dominan daripada audit, evaluasi yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, pemantauan yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan dan pengawasan lainnya yang sudah berjalan dengan baik dan mencapai target. Faktor pendukungnya pelaksanaan pengawasan internal adalah adanya komitmen kepala daerah, anggaran yang cukup, dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kuantias dan kualitas Jabatan Fungsional Auditor yang masih kurang, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum berbasis risiko, SOP Pengawasan belum memadai serta kurangnya komitmen auditan menyelesaikan rekomendasi hasil temuan.