Perjanjian Illegal Fishing Indonesia-Vietnam merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk memberantas IUU Fishing di wilayah perairannya. Perjanjian ini disepakati pada 11 September 2018 dan telah diimplementasikan oleh kedua negara. Namun, dalam penerapannya pelanggaran masih saja terus terjadi. Menurut data kapal yang tertangkap dan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia, Vietnam merupakan negara yang mendominasi data tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak perjanjian illegal fishing Indonesia-Vietnam yang disepakati Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, website, dan berita yang valid. Penelitian ini menggunakan landasan konsep perjanjian internasional dan IUU Fishing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dan Vietnam disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi serta faktor pertahanan dan keamanan. Dari faktor politik, muncul sebuah hambatan yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih klaim batas wilayah ZEE antara kedua negara. Sedangkan dari faktor ekonomi, hambatan muncul karena wilayah yang masih dalam tahap perundingan tersebut memiliki potensi sumber daya yang besar dan menguntungkan. Terakhir, dari faktor pertahanan dan keamanan muncul hambatan dari klaim tumpang tindih batas wilayan ZEE antara Indonesia dan Vietnam, yang mana dalam mempertahankan klaimnya kedua negara terlibat konflik dalam mengamankan wilayah tersebut.