Qolif Lestari , Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah bimbingan Bapak PROF. Dr. H. Masjaya, M.Si dan Bapak Dr. Anwar, S.Sos., MM
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sebagai subjek penelitian ini yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Atau Tim Pendamping Kecamatan Penajam. Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintahan Desa Sidorejo, Agen E-Warong, dan Peserta KPM Program BPNT. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (Library research) dan penelitian lapangan (Field work research), meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Kesekretariatan PKH, Kantor Desa Sidorejo , Toko Agen E- Warong, Dan Peserta KPM Program BPNT. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George Edward III (1980:10).
Hasil penelitian menggambarkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara berjalan dengan baik dan lancar, tetapi masih ada beberapa hambatan dalam proses implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga tujuan kebijakan belum tercapai maksimal karena beberapa hambatan seperti terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Sehingga perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas terkait dalam menangani maslah mesin EDC. Keterbatasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau tim pendamping yang tidak seimbang dengan jumlah KPM pada setiap wilayah yang didampingi, sehingga perlu adanya evaluasi oleh pemerintahan daerah terkait keterbatasan sumber daya manusia dalam pendampingan program BPNT.