Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi itu juga terjadi dalam konteks pendaftaran tanah yang dapat menimbulkan ketidakpastian, karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan diskresi Kepala Badan Pertanahan sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti studi putusan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini Keputusan diskresi Kepala Badan Pertahanan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dikarenakan Badan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya tidak secara cermat dan teliti memeriksa data-data kepemilikan tanah sebelum memproses permohonan pendaftaran tanah. Dengan demikian diharapkan pemerintah hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memproses permohonan pendaftaran tanah maupun dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyangkut penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah.