Manika, Jesslyn Ivana, NIM 1808015183, Loa Bakung, 25 April 2000, Minat Studi Hukum Pidana, Tanggung Jawab Kejaksaan Pada Pengembalian Barang Sitaan Kendaraan Dalam Perkara Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Samarinda di bawah bimbingan Dr. La Syarifuddin, S.H., M.H., dan Rini Apriyani, S.H., M.H.
Proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemilik barang atau orang yang berhak yang dilaksanakan oleh jaksa yang menangani perkara di pengadilan yaitu Jaksa bagian Pidana Umum (KAPIDUM) ditunjuk oleh pengadilan. Tangung jawab adalah kewajiban suatu badan atau jabatan dalam suatu organisasi yang memberikan limpahan kekuasaan atau wewenang yang diterimanya, untuk melakukan atau menjamin terselanggaranya masalah, fungsi atau tugas yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dengan sebaikbaiknya
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan social legal research atau (studi sosiolegal) yang merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu social. Pendekatan ini sangat penting diterapkan di Negara berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Pengelolaan benda/barang sitaan harus terhindar dari resiko rusak dan cacat maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda/barang sitaan tersebut. Kejaksaan Negeri Samarinda menungkapkan bahwa menempatkan benda/barang sitaan tersebut pada kantor Kejaksaan Negeri itu sendiri dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sesuai dengan KUHAP Pasal 44, tugasnya yaitu menyimpan dan memelihara agar tidak rusak dan tidak berubah kualitas dan kuantitas benda/barang sitaan tersebut.