Penelitian Ini Bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong, Untuk mengetahui Apa Upaya BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan dan Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong. Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisa suatu kejadian atau keadaan secara sosial yang terjadi dilapangan terutama berkaitan dengan Evaluasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.04 Tahun 2015 Tentang BUMDes Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini menunjukan Evaluasi kebijakan Peraturan Menteri Desa PDTT RI nomor 4 tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa dikecamatan tenggarong, bahwa peraturan Menteri tersebut tidak berjalan efektif di kecamatan Tenggarong khususnya desa yang memiliki BUMDes yaitu desa Bendang Raya dan desa Rapak Lambur, dikarenakan BUMDes dari kedua desa tidak maksimal pengelolanya. Pengembangan sumber daya manusia yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pengelolaan BUMDes, ini menyebabkan kurang inovasi yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dalam mengembangkan BUMDes, keberadaan BUMDes Seharusnya bisa memberikan timbal balik dalam artian pendapatan asli desa (PADes). Kebijakan mengenai BUMDes yang ada dikecamatan Tenggarong Kabupaten KUKAR belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, masih adanya masyarakat yang mencari kebutuhannya diluar dari desa meraka karena keberadaan BUMDes khususnya di Desa Bendang Raya dan desa Rapak Lambur, keberadaan BUMDes ini belum bisa mencakup semua kebutuhan masyarakat. Kebijakan Mengenai BUMDes mendapat respon atau tanggapan yang baik dari masyarakat, meskipun keberadaan BUMDes ini belum semua membantu kebutuhan masyarakat, tapi setidaknya hadirnya BUMDes sedikit banyak sudah memenuhi apa yang meraka inginkan.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BUMDes yang ada dikecamatan Tenggarong khususya desa Bendang Raya dan desa Rapak Lambur berupaya untuk melakukan revitalisasi pengurus sebagai upaya penyegaran pengurus agar bisa bekerja lebih baik, dan memanfaatkan potensi potensi desa yang ada. Kata Kunci : Evaluasi, Peraturan Menteri, BUMDes.