Bilateral Investment Treaty merupakan perjanjian internasional dibidang investas yang dibentuk atas kesepakatan antar negara dan dasar pembentukkannya diatur pada ketentuan Konvensi Wina 1969. Berawal pada 6 April tahun 1994 mulai berlakunya BIT antara Indonesia dengan Belanda dan setelah 20 tahun berlaku akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengakhiri BIT tersebut pada bulan April tahun 2014. Dasar penghentian ini dikarenakan keberlakuan BIT dianggap mengganggu kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia, hingga dari hal ini membuat para investor, pembisnis, dan pakar hukum menganggap bahwa upaya penghentian yang dilakukan Indonesia merupakan suatu tindakan Inkonsisten dan inkompeten terhadap perjanjian internasional. Dari hal ini diperlukan adanya perumusan pada pengaturan terhadap permasalahan upaya penghentian yang dilakukan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara Doktrinal, pendekatan yang dimaksud ialah pendekatan yang berbasis ketentuan perundangundangan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat, yaitu Implikasi Hukum Penghentian Sepihak Oleh Indonesia Pada Bilateral Investment Treaty Indonesia-Belanda 1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penghentian sepihak yang dilakukan Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada BIT ini. Hal tersebut didasarkan pada perbandingan yang dilakukan mulai dari hukum nasional dan hukum internasional hingga ketentuan yang terdapat pada BIT.