Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bermunculannya perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bisnis kecantikan yang beredar di pasaran cukup membingungkan para konsumen untuk memilih. Hal ini mendatangkan ide usaha bagi pelaku usaha lain untuk mengemas ulang berbagai produk kecantikan yang populer dalam bentuk kemasan kecil atau dikenal dengan nama share in jar. Dampak dari penjualan produk share in jar yang tidak dibekali dengan edukasi tentang syarat dan ketentuan terkait komposisi serta kemasan yang digunakan, maka citra pemegang hak atas merek dapat tercoreng akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang dialami konsumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pelaku usaha yang menjual produk dengan kecantikan yang dikemas ulang secara hukum memang tidak diatur dan sampai saat ini. Namun apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dijadikan sebagai upaya hukum yaitu sanksi perdata yang dapat diberikan sebagai pelanggaran hukum dari penjualan kosmetik share in jar. Sehingga perlu adanya kriteria-kriteria pelanggaran hak atas merek secara jelas pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk kedepannya. Pemerintah juga perlu ikut bertindak dalam mengawasi perlindungan tersebut dengan memberikan pengawasan yang lebih.