Kerusakan Ekosistem mangrove di daerah pesisir khususnya yang terjadi diDesa Sepatin sangat mengkhawatirkan mengingat ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki dampak terhadap ekonomi sosial, politik, dan lingkungan yang sangat besar. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait Urgensi Pembentukan Peratura Desa tentang perlindungan dan rehabilitasi mangrove di Desa Sepatin Kabupaten Kutai Kertanegara. Sehingga, tulisan ini akan menjawab bagimana urgensi pembentukan pranata hukum desa dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove dan bagaimana arah pengaturan pranata hukum desa dalam upaya percepatan rehabilitasi mangrove. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode social legal yang didasarkan adanya permasalaan yang diteliti pada kondisi factual di masyarakat, kemudian telaah regulasi terkait mangrove yang diarahkan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dengan kondisi kritis dan pengelolaan yang tidak ramah dan berkelanjutan terhadap ekosistem mangrove dan juga tidak adanya pengaturan yang secara spesifik membahas terkait mangrove menjadikan peraturan desa terkait mangrove adalah kebutuhan utama dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi, adapun subsatnsi pengaturan nantinya diarahkan memuat beberapa aspek seperti perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi, larangan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove.