Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan resmi diundangkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dengan nama Nusantara, IKN Nusantara akan menggantikan DKI Jakarta. IKN Nusantara akan mengusung konsep pemerintah daerah bersifat khusus dan dibentuk berbeda dengan daerah khusus yang pernah ada sebelumnya di Indonesia, yaitu dengan ketiadaan DPRD dalam wilayah IKN Nusantara, artinya Otorita IKN merupakan penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara yang mempunyai wilayah dan memiliki kewenangan tersendiri. Tulisan ini mengkaji tentang apakah ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mungkinkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus dan implikasi ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keterwakilan rakyat di Ibu Kota Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, melalui pendekatan terhadap teori hukum dan peraturan perundang-undangan, untuk lebih memahami secara spesifik konsep otonomi khusus. Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni mengenai, ketiadaan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, dan implikasi ketiadaan DPRD terhadap keterwakilan rakyat di Ibu Kota Nusantara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Konsep pemerintahan khusus IKN Nusantara merupakan hal baru dalam desentralisasi Indonesia, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN tidak terdapat DPRD di dalamnya (2) dikarenakan bahwa pemerintahan khusus yang dilakukan di IKN Nusantara tidak terdapat DPRD, sehingga dapat menimbulkan problematika-problematika yang akan terjadi terkait keterwakilan rakyat di IKN. Kata kunci: Otonomi Khusus, Keterwakilan Rakyat, Ibu Kota Negara Nusantara