Dalam hubungan kerja terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pekerja dan pemberi kerja salah satunya mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Hadirnya jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko pekerjaan yang dihadapi pekerja, agar dapat melindungi hal tersebut maka pemerintah mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Namun dalam implementasinya masih terdapat pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajiban tersebut terkhusus dalam penelitian ini yakni pada sektor perdagangan di Kecamatan Samarinda Kota.

Metode Penelitian yang digunakan adalah non-doktrinal atau social legal-research dengan sumber data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan dan bentuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja pada sektor perdagangan di Kecamatan Samarinda Kota.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberi kerja di Kecamatan Samarinda Kota tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena skala usaha tergolong mikro,minimnya pengawasan dan penerapan sanksi, minimnya pengetahuan mengenai jaminan sosial dan stigma masyarakat tentang BPJS. Kemudian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja terdiri dari perlindungan hukum preventif yang berupa sosialisasi dan pengawasan dari instansi terkait dan perlindungan hukum represif yang berupa penerapan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.