Banyaknya jumlah jemaah umrah yang ingin melaksanakan rukun Islam kelima tersebut, membuat biro penyelenggara perjalanan umrah semakin menjamur di Indonesia. Dan hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan antara biro perjalanan yang satu dengan biro yang lainnya di mulai dari upaya untuk mengikat perhatian calon jamaah akan tawaran-tawaran yang menggiurkan seperti biaya yang murah sudah bisa mendapatkan fasilitas yang sebaik mungkin. Namun, didalam pelaksanaannya banyak terjadi kegagalan pemberangkatan yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan doktrinal, pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasiskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini penulis akan mengkonstruksikan atau menggabungkan antara peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asashukum yang memiliki ketentuan dengan penelitian ini.
Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa Perlindungan hukum yang dapat diberikan ialah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif ialah sebuah bentuk perlindungan yang mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan keberatan atau menyampaikan masukan ide sebelum keputusan dari pemerintah bersifat definive (sudah pasti). Perlindungan hukum bersifat represif yakni sebuah perlindungan hukum untuk dijadikan cara untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan jemaah umrah menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen secara normatif juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen guna untuk meningkatkan kesadaran dan kenyamanan konsumen.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Jemaah, Umrah