Diterbitkannya IUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari berdasarkan SK 169/Menhut-II/2005 pada tanggal 25 Maret 2005 di areal seluas 21.065 Ha yang berlokasi di Kabupaten Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur diatas wilayah adat Masyarakat Dayak Benuaq seluas 2.463 Ha di Kampung Muara Ponak dan Kampung Kandesiq telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq atas hak pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah adat tersebut tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menajwab bentuk pengakuan dan perlindungan hukum pemanfaatan hasil hutan kayu oleh negara kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq. Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal research dengan pendekatan penelitian non-doktrinal atau bisa juga disebut sebagai penelitian tentang hukum (research about law) dengan sasaran penelitian berupa reformulasi hukum atas dasar kebutuhan tertentu. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara secara purposive sampling dari pihak-pihak yang terkait dan data sekunder berupa bahan kepustakaan dan bahan hukum yang relevan mengenai IUP pemanfaaatan kayu dan hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat suku Dayak benuaq Kabupaten di Kutai Barat. Penerbitan IUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari harus memenuhi syarat penerbitan penerbitan IUPHHK-HT yakni diterbitkan diluar wilayah/lahan yang dibebani hak milik Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq sebagaimana diatu dalam Permen LHK No. P.12/Menlhk-II/2015 Jo. Permenhut No. P.31/MenhutII/2014 Jo. SK IUPHHK-HT No.169/MenhutII/2005. Tidak terpenuhinya syarat tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa pengeluaran areal yang dibebani hak di wilayah konsesi pemanfaatan hasil hutan kayu PT Kelawit Wanalestari.
Kata Kunci: IUPHHK-HT, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat.