Ahmad Imam Syamsuddin, NIM: 1508015213, Barru 07 Maret 1997, Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, Judul Penelitian Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Rosmini, SH., M.H., dan Ibu Agustina Wati, SH., MH.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa ketentuan termasuk mengatur administrasi pemerintahan, salah satunya menyangkut diskresi. Diskresi diartikan sebagai kebebasan bertindak pejabat pemerintah ketika bertindak atau membuat keputusan, diartikan ulang dalam UU Cipta Kerja. Definisi sebelumnya dianggap menghambat investasi oleh karena konsep diskresi sebagai diskresi terbatas. Namun diskresi UU Cipta Kerja masih banyak masalah yang terkait dengan konsep ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal (doctrinal research)atau pendekatan yuridis normatif, diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum vertikalhorisontal, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
UU Cipta Kerja memperluas konsep diskresi dengan menghilangkan persyaratan diskresi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan beberapa masalah, termasuk kemungkinan mengeluarkan inkonstitusional diskresi, diskresi yang tidak sesuai dengan AUPB, dan konsep diskresi yang terlalu luas, tidak proporsional dengan pengawasan pejabat diskresi.