Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau Movement Control Order (MCO) merupakan kebijakan pencegahan Covid-19 oleh pemerintah Malaysia yang diterapkan pertama kali pada 18 Maret 2020. Kebijakan ini menerapkan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi secara nasional dan di wilayah perbatasan Malaysia.
Kebijakan ini menyebabkan terhentinya perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan pada Juni 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui dampak kebijakan PKP atau MCO terhadap perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Uji yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan data dengan cara kredibilitas melalui tulisan/rekaman (voice recorder). Teknik pengumpulan data field research yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang relevan. Sumber data yang didapatkan dengan cara wawancara, arsip-arsip dokumen penting, buku, jurnal, artikel dan sumber internet.
Hasil penelitian menemukan adanya dampak dari kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau Movement Control Order (MCO) terhadap perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan. Perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan sempat terhenti akibat adanya kebijakan lockdown yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Krayan sulit untuk mendapatkan kebutuhnan pokok seperti sembako dan bahan material bangunan. Menyadari fakta ini, menekankan kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di perbatasan Krayan-Ba’kelalan guna meminimalisir tingkat ketergantungan masyarakat terhadap Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.