Pendamping desa merupakan tenaga profesional yang dibentuk oleh Kementerian Desa dimana dimaksudkan sebagai fasilitator dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa seorang pendamping desa memiliki tujuh tugas pokok yang harus dijalankan. Bersama aparat Kampung Biatan Lempake, pendamping desa diharapkan mampu melakukan pendampingan yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia serta sumber daya alam yang ada di Kampung Biatan Lempake. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana disfungsi peran pendamping desa dapat terjadi terkait tugas pokok yang telah diatur dalam Undangundang No.6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pendampingan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kualitas hidup masyarakat di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya disfungsi peran seorang pendamping desa di Kampung Biatan Lempake yang mana peran tersebut telah diatur, namun tetap terjadi disfungsi saat menjalankan perannya serta faktor penghambat dan pendukung dari peran pendamping desa yang meliputi kultural, kualitas, koordinasi dan aksesibilitas.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi pasif, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan prosedur Miles dan Hubermas (2014) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori disfungsi serta teori peran yang sesuai dengan tema penelitian. Disfungsi menurut KBBI adalah perihal tidak berfungsi secara normal atau terganggu fungsinya. Peran merupakan serangkaian perilaku pada seseorang yang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan secara formal maupun secara informal. disfungsi peran dapat diartikan sebagai peran seseorang yang tidak berjalan secara baik dan optimal.
Hasil dari penelitian ini adalah disfungsi peran pendamping desa terjadi karena beberapa aspek yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak kabupaten, kecamatan dan kampung terkait peran dan fungsi seorang pendamping desa, kemudian pendamping desa kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat serta pemerintah kampung, dan yang terakhir adalah Kampung Biatan Lempake masih melihat ketokohan seseorang dalam mengambil keputusan. Beberapa faktor pendukung dan penghambat juga ditemukan yang meliputi kultural, kualitas, koordinasi dan aksesibilitas. Kultural memiliki arti yang berhubungan dengan kebudayaan atau kebiasaan suatu kelompok masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kampung Biatan Lempake, kualitas seorang pendamping desa yang kurang karena masih terbilang muda dan kurang ilmu dalam pendampingan, koordinasi yang masih terbatas antar pemerintah kampung maupun masyarakat, dan aksesibilitas yang merupakan satu-satunya faktor pendukung dimana rumah pendamping desa yang saat ini menjabat berada di Kampung Biatan Lempake sehingga memudahkan dalam akses perjalanan. Dampak yang terjadi akibat terjadinya disfungsi mempengaruhi beberapa aspek yaitu pada Pemerintah Daerah berau sebagai pembuat keputusan mengenai peran pendamping desa akan terganggu kinerjanya, pada Kecamatan Biatan yang merupakan tempat bernaung coordinator pendamping desa, bagi Kampung Biatan Lempake yang tidak memanfaatkan dan tentu saja tidak menerima pendampingan dengan baik dan juga pada masyarakat Kampung Biatan Lempake yang tidak mendapatkan pendampingan oleh pendamping desa.