Andi Arief Rachman (1602025068) Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Dr. H. Muh. Jamal, M.Si., dan Bapak Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si
Dalam pengawasan pertambangan batubara kegiatan reklamasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan. Dalam melakukan pengawasan terhadap reklamasi di Kota Samarinda terdapat 3 lembaga yang menjalankan tugas tersebut yaitu Kementerian ESDM (Dirjen Minerba), Dinas ESDM Provinsi Kaltim dan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah. Dalam menjalankan tugas pengawasan terdiri dari beberapa tahapan yaitu, penetapan standar, pengamatan fakta di lapangan, perbandingan fakta dan perumusan saran. Pada kegiatan pengawasan pertambangan batubara di Kota Samarinda terdapat faktor hambatan yang ditemui antara lain, keterbatasan sumber daya manusia, dana, waktu, status perusahaan tambang yang tidak aktif, lembaga pengawas yang tidak aktif, perubahan kebijakan terhadap mineral dan batubara. Dari hasil penelitian ini pengawasan reklamasi dirasa belum optimal akibat kurangnya anggota pengawas yang bertugas langsung untuk memantau lokasi pertambangan, akses yang sulit dan jarak yang sangat jauh membuat pemantauan sulit untuk dilaksanakan. Undang-undang terbaru tentang Mineral dan Batubara juga membuat penghambat bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan kewenangan pemerintah daerah dicabut dalam UU terbaru. Dengan pengawasan yang minim dan kurang optimal tersebut membuat kerusakan alam di Kalimantan Timur dan Kota, beberapa dampak buruk ialah kerusakan alam akibat revegetasi yang kurang dilakukan oleh perusahaan tambang, hingga merusak ekosistem alam, lubang tambang yang ditinggal begitu saja telah memakan korban sebanyak 39 warga mati di lubang tambang (void).