Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Alasan Pemerintah Indonesia Tidak Memperpanjang Kontrak Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation di Blok Mahakam Pada Tahun 2015. Data yang digunakan adalah jenis data primer diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dan data sekunder diperoleh penulis melalui hasil telaah pustaka baik dari buku-buku, jurnal dan melalui akses internet yang berisikan data dan informasi relevan berkaitan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor birokratik yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi VII DPR RI, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) memberikan pertimbangan untuk mempengaruhi keputusan presiden Joko Widodo perihal kontrak Blok Mahakam. Namun, keputusan presiden Joko Widodo memiliki alasan dan pertimbangan yang berbeda dari masukan dan pertimbangan yang disampaikan oleh sebagian aktor birokratik. Keputusan presiden Joko Widodo didasarkan pertimbangan ketahanan dan keamanan energi nasional, penghematan devisa, meningkatkan deviden bagi negara, stabilitas politik dalam negeri dan untuk pembentukan citra yang tidak pro terhadap pihak asing.