Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan tindak pidana penipuan berkedok investasi (studi putusan nomor 862/pid.b/2021/pn.smr). Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum doctrinal yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan data sekunder Penulis merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli suatu bidang tertentu secara khusus. Kualifikasi tindak pidana penipuan berkedok penanaman modal adalah penghimpunan dana koperasi yang disalahgunakan, dalam hal ini tindak pidana penipuan berkedok penanaman modal disebut juga penanaman modal secara tidak sah. Dengan perbuatan tersebut, di bawah ancaman pidana berat untuk kegiatan penghimpunan dana sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU Perbankan, pelaku tindak pidana penipuan penghimpunan dana mengganti istilah pengumpulan untuk kegiatan yang serupa dengan “tabungan atau deposito” dengan istilah investasi.