Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer data skunder yang dianalisis melalui model interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada aspek komunikasi telah dilakukan sosialisasi kepada stakeholder, namun belum semua masyarakat memahami secara jelas isi dari kebijakan tersebut sehingga menimbulkan multi persepsi dari masyarakat hal tersebut dikarenakan belum meratanya kegiatan sosialisasi khususnya pada tingkat kampung menjadikan belum semua kelompok sasaran/target grup memahami isi dari kebijakan tersebut. Pada aspek sumberdaya manusia sudah cukup memadai namun secara kualitas masih belum memadai, kemudian untuk sumber daya sarana dan prasarana masih sangat terbatas, sehingga dapat disimpulkan pada aspek ini belum optimal. Pada aspek disposisi adanya dukungan terhadap kebijakan tersebut sudah cukup baik pada tingkat pimpinan dan begitu juga dukungan sebagaian besar dari unsur masyarakat, walaupun terdapat tantangan besar dalam kebijakan tersebut namun komitmen dalam masih cukup tinggi, begitu juga dalam hal pengawasan saat belum aktif dilakuan karena lahan yang masih terbatas, dan saat ini pengawasan langsung dilakukan melalui kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas PPL. Aspek struktur organisasi belum dilakukan dengan optimal karena belum adanya standar operasional prosedur yang digunakan untuk menjalankan kebijakan tersebut, namun pada pragmentasi sudah dilakukan dengan melakukan koordinasi serta kolaborasi antara bagian yang terkait dengan tupoksi secara langsung. Adapun yang menjadi faktor Pendukung yaitu adanya dukungan dari masyarakat, faktor alam, adanya irigasi di bagi ladang sawah, dan adaya komitmen pembiayaan yang kuat dengan pemberian insentif bagi petani dan faktor penghambat adanya kebiasaan petani dalam melakukan sistem ladang berpindah, para petani masih kekurangan lahan untuk bisa masuk dalam program LP2B, masih berbedanya persepsi masyarakat terhadap program tersebut, adanya sanksi dari kebijakan tersebut, belum fokusnya masyarakat terhdap kebijakan tersebut. Disarankan sosilaisasi lebih intens dan berkesinambungan diperlukan agar kebijakan LP2B tersebut mencapai seluruh lapisan masyarakat terutama para petani yang lahannya dimasukan atau di usulkan dalam kawasan LP2B. Hal ini perlu mengingat adanya regenerasi petani maupun pejabat terkait di daerah hingga v kampung dan melalui sosialisasi berkelanjutan semua pihak agar dapat memahami dan menjaga pelaksanaan kebijakan di lapangan.