Farah Tifani Noverita Putri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satub entuk program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKMK. KUR Mikro merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan atau kredit investasi dengan jumlah plafon maksmimal 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). KUR sebagai program dari pemerintah yang sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan melalui lembaga penjaminan yaitu PT. Asuransi
Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana.
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam analisis terhadap peranan Kredit Usaha Rakyat dalam pemberdayaan UMKMK adalah penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif yang memaparkan, menjelaskan, serta menganalisa secara sistematis, faktual, akurat dan lengkap tentang persoalan dan permasalahan yang terjadi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, dan studi
kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Samarinda Kota dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap pencairan kredit. Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah. Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Unit Samarinda Kota dalam hal kredit bermasalah adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit dan dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI Unit Samarinda kota adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana.

Kata kunci: kredit usaha rakyat (KUR)