Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu Bagaimana implikasi hukum apabila terjadi benturan antara Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap PT. Pelabuhan Indonesia untuk mencapai kepastian hukum dan peran yang efektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan menyasar sekumpulan norma pada tingkat aplikasi atau kedalaman penelitian. Hasil penelitian adalah implikasi hukum apabila terjadi benturan antara UndangUndang BUMN, Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka akan memberikan ketidakpastian hukum, dan tumpang tindih regulasi yang mengatur terkait dengan PT. Pelabuhan Indonesia. Sehingga berimplikasi pada penyelenggaraan negara, sebagai sebuah perseroan, BUMN, dan usaha yang bergerak dan diakomodir bidang pelayaran, dan pelaksanaan tujuan serta fungsi PT. Pelabuhan Indonesia yang tidak efektif dan efesien. Adapun Pengaturan yang ideal terhadap PT. Pelabuhan Indonesia untuk mencapai kepastian hukum dan peran yang efektif adalah harus diatur dalam satu UndangUndang. Hal ini idealnya diatur dalam Undang-Undang BUMN dan berada di bawah arah kebijakan Kementerian BUMN, dengan konsekuensi sinkronisasi dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang tentang Pelayaran. Dalam konteks pengelolaan pelabuhan, tidak menjadi soal siapapun yang memegang peran regulator ataupun operator, asalkan dapat menghasilkan keuntungan bersama (mutual benefit). Moda kerjasama yang layak dikembangkan disini adalah pemilikan saham PT Pelindo secara bersama-sama.