Partai Politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota partai politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan eksistensi partai politik dalam mendudukkan anggotanya kedalam lembaga pemerintah negara, tidak jarang terjadi persaingan, bahkan perselisihan kepengurusan partai politik yang berdampak pada perebutan kekuasaan pimpinan tinggi kepengurusan partai politik atau pada jabatan lembaga pemerintahan negara menjadi taruhannya. Perselisihan kepengurusan partai politik merupakan salah satu persoalan sistematis bahkan terjadi secara rutin, berulang dan hampir semua partai politik pernah mengalaminya. Perselisihan kepengurusan Partai Politik yang terjadi tentunya mempengaruhi sistim ketatanegaraan di Indonesia, regulasi yang mengatur terkait perselisihan kepengurusan Partai Politik tampak belum jelas, bahkan keterlibatan sejumlah lembaga tinggi negara dalam proses penyelesaian perselisihan membuktikan bahwa permasalahan partai politik masih jauh dari kata selesai. Rekonstruksi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam kontruksi hukum Perselisihan Kepengurusan Partai Politik perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum sebagai pedoman bagi penyelenggaraan partai politik di Indonesia.