Detail Cantuman Kembali
DENI SAPUTRA - Personal Name

IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SUMBER DAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PEMANFAATAN PADA DELTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Konflik pengaturan perlindungan hutan dan pemanfaatan kawasan pesisir telah diatasi oleh pemerintah dengan memberlakukan pengaturan baru, yaitu Perhutanan sosial. Perhutanan sosial ditujukan untuk menyelesaikan ketimpangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Problematika yang muncul dalam hal penerapan kebijakan, yaitu perhutanan sosial belum mampu diterima masyarakat sepenuhnya dalam menjamin kemudahan dan kesejahteraan dari pemanfaatan sumber daya alam, meskipun relasi antar tata norma telah sesuai pada tingkat tujuan pengaturannya. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat/masyarakat hukum adat. Penelitian bertujuan menjawab dua pertanyaan yaitu, bagaimana implikasi hukum perhutanan sosial sebagai penyelesaian konflik pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan bagaimana Implementasi pengaturan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir di Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research. Perhutanan sosial sebagai solusi dari konflik pengaturan pemanfaatan sumber daya pesisir dengan perlindungan hutan, berimplikasi pada menjawab konflik antar norma, dan munculnya kepastian status kawasan bagi pemerintah dan masyarakat, namun semakin menguatkan klaim negara atas kawasan pesisir. Implementasi perhutanan sosial di Delta Mahakam menunjukkan adanya status kawasan membuat masyarakat bisa mengelola wilayah perhutanan yang ada di pesisir dan mengurangi konflik sosial antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan perusahaan. Namun kendala yang dihadapi untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan perhutanan sosial masih birokratis, panjang, dan membutuhkan waktu lama, serta belum maksimalnya peran lembaga masyarakat pengelola kelompok perhutanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial. Sehingga perhutanan sosial belum diimplementasikan secara efektif.

Ketersediaan

LOADING LIST...

Detail Information

Judul IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SUMBER DAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PEMANFAATAN PADA DELTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Pengarang DENI SAPUTRA - Personal Name
No. Panggil TESIS DEN i 2022
Subyek pesisir, perhutanan sosial, keadilan.
Bahasa Indonesia
Tempat Terbit Universitas Mulawarman
Tahun Terbit 2022
Penerbit Fakultas Hukum
Jurusan MAGISTER HUKUM
Lampiran Berkas
LOADING LIST...

Informasi
DETAIL CANTUMAN
Kembali ke sebelumnya  
UPT. PERPUSTAKAAN UNMUL

DIGITAL LIBRARY


Jl. Kuaro Gunung Kelua