Rescho Ananda Ekita Putra, Program Studi S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menciptakan Pembangunan Berskala Prioritas di kampung Muara Bomboy Kecamatan damai Kabupaten kutai Barat. Di bawah bimbingan bapak Dr. Jauchar B, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Dra. Rosa Anggraeiny, M.Si sebagai pembimbing II. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan tentang pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk perwujudan Pembangunan di Kampung Muara Bomboy Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. serta untuk mengidentifikasi apakah yang menjadi faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk perwujudan Pembangunan di Kampung Muara Bomboy Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Metode Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Narasumber tidak hanya dari pihak Bagian Pemerintah Kampung, Kepala Adat dan masyarakat yang bertempat tinggal di Kampung Muara Bomboy Sendiri. Semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kampung Muara Bomboy dari segi perencanaan tentang beberapa skala prioritas sebenarnya sudah cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal dan masih sangat tertinggal dalam segi Pembangunan Infrastruktur hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran Alokasi Dana Desa beberapa tahun terakhir, selain itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam hal pendidikan yang dibutuhkan oleh pemerintah kampung juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum berjalan secara maksimalnya pengelolaan alokasi dana desa, walaupun dengan parisipasi masyarakat kampung yang cukup aktif hal tersebut juga belum cukup membantu dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjadi salah satu badan yang memiliki fungsi pengawasan kinerja pemerintah kapung juga belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal hal ini juga disebabkan banyaknya anggota BPK yang belum profesional dalam melaksanakan fungsinya, serta kurangnya pemahaman pemerintah kampung dan juga masyarakat tentang tugas BPK.
Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan, Skala Prioritas