JULAIHA DEVIA ANDRIANI, NIM 1608015164, Sangatta, 10 Juni 1998, Konsentrasi Hukum Pidana, Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Perempuan Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda). Dibawah bimbingan Dr. Ivan Zairani Lisi S.H.,S.Sos.,M.Hum dan Irma Suryani S.Ag.,M.Ag.
Tindak pidana peredaran narkotika dalam melibatkan perempuan memiliki banyak faktor. Hal ini semakin menunjukkan dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Terlebih saat ini Maraknya peredaran narkotika yang melibatkan perempuan sebagai perantara narkotika merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat, karena perempuan pada umumnya sebagai makhluk yang lemah yang gampang untuk diperdaya perempuan bisa diperdaya bisa melalui berbagai cara, salah satunya yaitu dijadikan pacar maupun istri atau pasangan untuk dijadikan perantara tindak pidana narkotika.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara Socio-Legal Research namun tidak mengesampingkan sisi Doctrinal. data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung oleh penulis dari penelitian dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peredaraan narkotika yang dilakukan oleh perempuan merupakan kejahatan kriminologi. Kemudian ancaman sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki tidak terdapat perbedaan.
Pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana pengedaran narkotika ditemukan dalam Konvensi Internasional Tentang Peredaran Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.