Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Pengaturan Penguasaan Tanah Pada Areal Pascatambang Batubara, dan Implementasi Pemberian Hak Atas Tanah Terhadap Areal Pascatambang Batubara, serta Konsep Ideal Penentuan Status Hukum Atas Tanah Pada Areal Pascatambang Batubara. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan analisa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Politik hukum pengaturan penguasaan tanah pada areal pascatambang batubara belum memiliki pengaturan yang dapat menjawab problem status penguasaan tanah. Adapun Implementasi pemberian hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha terhadap areal pascatambang batubara kepada badan hukum lain (bukan pemegang IUP/PKP2B) di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser. Hal ini menunjukkan otoritas pertanahan belum berani menerbitkan sertipikat tanah, tanpa jangka waktu tertentu meski kegiatan penambangan telah selesai. Tanah pascatambang tertutup di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur memiliki penerbitan sertipikat hak guna bangunan, hak pakai dan hak guna usaha dengan jangka waktu tertentu kepada perusahaan, akan menimbulkan penguasaan tanah yang bermasalah kedepannya. Kemudian lahan tidak tertutup di Paser memiliki kondisi fisik tanah yang tidak berbentuk dan menyulitkan akses, serta menghindari benturan status IUP/PKP2B yang masih berlaku. Problematika yang ada menyebabkan tanah bekas tambang tidak layak sebagai objek reforma agraria.Pengaturan peruntukan dan penggunaan daerah bekas kawasan pertambangan tersebut idealnya diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagai pemegang kebijakan pertanahan.