Puji Rahayu, NIM 1808015153, Balikpapan, 5 November 2000, Minat Studi Hukum Pidana, Kekaburan Hukum Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Dalam Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di bawah bimbingan Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H., Orin Gusta Andini, S.H., M.H. Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik merupakan sebuah sistem tilang yang pengawasannya menggunakan kamera pengawas. Sistem E-TLE berujuan untuk mencegah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi di jalan. Dasar hukum dari sistem E-TLE yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doctrinal research. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan pustaka terkait dengan E-TLE dan hukum lalu lintas jalan. Penelitian ini juga mengkaji mekanisme dan jenis pelanggaran serta sanksinya dalam penerapan ETLE. Pembebanan tilang dalam pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dijatuhkan kepada pemilik kendaraan, karena kamera tilang yang mengawasi pergerakan lalu lintas hanya merekam pelat nomor kendaraan melalui sensor ANPR yang dihubungkan dengan database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, didalamnya memuat informasi pemilik kendaraan pelanggar. Terkait dengan hal tersebut menyebabkan pembebaban tilang dijatuhkan kepada pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Alternatif pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi kekaburan hukum tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan aturan untuk mengatur dengan jelas dan lugas terkait penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) guna mewujudkan yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukannya pembaharuan hukum untuk memperjelas hukum yang digunakan.