NUR KINTAN FADILA KARIM, 1608015070, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Pada Layanan Sms Broadcast, di bawah bimbingan Erna Susanti S.H., M.H. dan Lily Triyana S.H., M.Hum.

Layanan SMS Broadcast adalah pengiriman SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari satu) dalam detik yang bersamaan kepada pihak lainnya yang dilakukan bukan melalui perangkat end-user (SIM Card dan Handphone). Layanan SMS broadcast oleh perusahaan dalam memasarkan produknya ini bisa menjadi buruk bagi perlindungan data pribadi warga negara, dimaksud sebagai data pribadi karena setiap pengaktifan nomor handphone wajib dilakukan dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga. Hal seperti ini sangat mengganggu, mengharapkan sebuah pesan yang penting tetapi yang ada pesan spam dan secara jelas ada data pribadi yang dimiliki bisa diketahui dengan mudah oleh pihak yang mengirimkan pesan melalu aplikasi SMS Broadcast. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan nomor handphone oleh perusahaan dalam memasarkan produk dengan layanan SMS Broadcast serta perlindungan hukum data pribadi akan ditelusuri dari perspektif Hukum Positif untuk dapat menentukan perlindungan data pribadi warga negara dan mengetahui upaya hukum seperti apa yang diberikan oleh pemerintah terkait perlindungan data pribadi dengan adanya layanan SMS Broadcast.
Penelitian yang menggunakan pendekatan doctrinal ini dilakukan dengan menganalisis pengaturan layanan SMS Broadcast yang dikelola oleh operator seluler dan content provider melalui teori hukum, prinsip dan upaya hukum bagi warga negara spamming serta perlindungan atas privasi sebagai sumber bahan hukum. Seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait layanan SMS Broadcast sebagai konsumen pengguna telepon genggam dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan operator seluler memahami terlebih dahulu apa saja hal yang tidak boleh dilanggar. Dan adapun upaya yang dapat dilakukan adalah pengguna jasa layanan operator seluler yang dilanggar hak-haknya dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum kepada pelaku usaha melalui litigasi ataupun non litigasi.