Tania Ardelia, NIM 1608015101, Samarinda 5 Oktober 1998, Minat Studi Hukum Perdata, Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Pangan Olahan Impor yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Berau, dibawah bimbingan Erna Susanti, S.H., M.H dan Safarni Husain, S.H., M.Kn.
Sejak diberlakukannya pasar bebas, tidak dapat pungkiri produk impor telah beredar secara bebas di Pasar Indonesia, namun pada dasarnya produk impor yang masuk ke Indonesia harus memenuhi syarat-syarat standar yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Meskipun demikian tak jarang produk-produk yang beradar di pasaran masih kerap tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia In Casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Pemerintah RI Nomer 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia pada produk pangan olahan impor yang beredar di Kabupaten Berau dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap peredaran pangan olahan impor yang tidak mencantumkan Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Berau.
Metode penelitian yang digunakan adalah sosio-legal research, dengan pendekatan Fakta sosial yang ada kemudian diolah dan diklarifikasi dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada tinjauan lapangan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label Bahasa Indonsia pada produk pangan olahan impor.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, peneliti menemukan bahwa masih terdapat legal gap antara hukum yang mengatur tentang kewajiban pemberian label dan iklan pangan terkait produk pangan olahan impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia di Kabupaten Berau. Disisi Lain, minimnya kesadaran akan pentingnya kewajiban tersebut dan sumirnya pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh pemerintah menunjukan bahwa kegiatan penjualan produk pangan olahan impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia di Kabupaten Berau masih terjadi. Secara Normatif terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan konsumen terhadap penjualan produk pangan olahan impor yang tidak mencantumkan label bahasa indonesia di kabupaten berau, pertama, perlindungan secara preventif dengan melakukan kegiatan pengawasan dan kedua, tindakan represif yang dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi apabila terdapat penemuan produk pangan olahan impor yang dijual tanpa mencantumkan label Bahasa Indonesia. Selain itu terdapat pula upaya lain yang dapat ditempuh, yaitu dalam upaya pidana maupun keperdataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Impor, Bahasa Indonesia.