Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta faktor penghambat dan pendukungnya di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder serta analisis model creswell.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timurmasih dirasakan kurang masif serta berkesinambungan, kurangnya koodinasi secara vertikal dengan pihak Kementerian PAN RB terkait Sosialisasi Reformasi Birokrasi Penataan Sumberdaya Manusia di beberapa Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi Pemilihan Umum RI Biro Sumberdaya Manusia. Sumberdaya Manusia Sekretariat yang kurang memadai dari jumlah ideal yang seharusnya 45 Aparatur Sipil Negara namun hanya 30 Aparatur Sipil Negara, proses kerja berbasis kinerja kurang berjalan maksimal, optimal, efektif dan efisiensi. Dari segi finansial bagi Jabatan Fungsional tidak semuanya memiliki pemetaan dan penyesuaian penghasilan yang sesuai dengan grade yang seharusnya. Dari segi sarana dan prasarana pendukung berupa Pelatihan/Diklat yang rutin setiap tahun seharusnya dilaksanakan baik secara Internal dan Eksternal dengan Fasilitator Lembaga Terkait. Pada aspek disposisi adanya kompleksitas dari kebijakan penyetaraan jabatan fungsional tergantung dari sikap serta pandangan masing-masing Implementor dan Kelompok Sasaran dengan kecenderungan sikap dan pandangan baik positif atau negatif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kemudian aspek struktur birokrasi dengan tidak adanya Tim khusus Penilai Angka Kredit yang dibentuk di daerah untuk melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai.