Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan kampung dalam mendukung pembangunan di Kampung Long Penaneh III Kabupaten Mahakam Ulu serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis model interaktif. Lokus penelitian ini berada pada Kecamatan Long Pahangai Desa Long Penaneh III Kabupaten Mahakam Ulu dengan fokus penelitian yaitu Pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat, Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di kampung, Pendayagunaan tanah-tanah kampung untuk kepeluan masyarakat, Peningkatan upaya gotong royong, Pengamanan kekayaan aset kampung, Faktor penghambat dan pendukung kewenangan kampung. Hasil menyimpulkan bahwa pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat, dapat dilakukan dengan baik melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan. Kewenangan Pemerintah Kampung dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah belum optimal dilakukan, dikarenakan masih terdapat konflik tentang tapal batas tanah yang belum terselesaikan. Pendayagunaan tanah-tanah kampung untuk keperluan antara aparatur/petinggi dengan masyarakat kampung sudah dijalankan melalui musyawarah mufakat, adanya pengadaan lahan untuk ladang kampung untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat/kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat untuk bermufakat menetapkan tanah seluas 10 Ha sebagai lokasi untuk ladang kampung. Kewenangan dalam kegiatan gotong royong dalam fasilitator bagi semua pemangku kepentingan, adanya kewenangan mengalokasikan dana operasional untuk kegiatan gotong royong. Wewenang dalam pengamanan kekayaan aset Kampung dengan melakukan harmonisasi dan menguatkan pengawasan yang melibatkan semua pemangku kepentingan belum optimal. Kemudian faktor pendukungnya yaitu dukungan kebijakan terkait dengan pendanaan yang bersumber dalam Alokasi Dana Kampung, adanya sikap dari gotong royong dari masyarakat yang sudah tertanam dalam masyarakat, serta adanya perangkat hukum yang memadai. Sementara itu faktor penghambatnya yaitu masih adanya kesalah pahaman antara Pemerintah Kampung dengan BPK dalam pengelolaan dana kampung. Kemampuan sumberdaya aparatur kampung masih rendah, sisi geografis berjauhan, alat komunikasi/penyampaian kebijakan kepada kampung menjadi sulit serta minim fasilitas kerja aparatur.
Kata Kunci : Kewenangan, Kampung, Long Penaneh III, Mahakam Ulu