Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014)
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam belum maksimal. Masih terdapat beberapa kendala diantaranya yakni masih belum idealnya jumlah sumber daya manusia pelaksana, adanya sikap keragu-raguan para pelaksana karena kebijakan yang masih baru dan terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap kondisi ekonomi, politik dan sosial. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah tingginya antusias masyarakat dan adanya dukungan penuh Pemerintah Kota Samarinda yang diwujudkan dalam bentuk pendanaan di APBD. Sementara yang menjadi faktor penghambat ialah kondisi sumber daya manusia pelaksana, belum baiknya pengelolaanya dan mengalami keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan perangkat teknologi.