Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini diangkat karena dilatar belakangi banyaknya kasus pidana mati yang tidak mendapatkan kepastian terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut kepada narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga terhadap waktu penundaan hukuman mati kepada narapidana yang berada di Indonesia. Masalah pidana mati merupakan salah satu masalah yang berskala nasional maupun internasional yang menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan, pidana mati diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera. Ketika pidana mati tidak segera dilaksanakan maka akan banyak dampak kerugian yang didapat oleh terpidana itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui data primer. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perUndangUndangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa deskriptif. Hasil dari penelitian yang di peroleh ini menunjukkan bahwasannya tidak ada satu landasan yuridis yang mengatur terkait waktu pelaksaana eksekusi pidana mati setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada jangka waktu terhadap pengajuan hukum luar biasa oleh terpidana sehingga mampu membuat proses pelaksanaan eksekusi mati tersebut menjadi terhambat. Hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu lamanya waktu yang diterima oleh terpidana mati untuk pelaksanaan proses eksekusi pidana mati terhadap terpidana yang telah menggunakan seluruh haknya yaitu kesempatan pengajuan upaya hukum luar biasa Grasi dan juga Peninjauan Kembali hingga akhirnya terpidana akan merasakan hukuman ganda dari satu tindak pidana yang dilakukannya.
Kata Kunci : pidana mati,pelaksanaan eksekusi,sistem pemidanaan,dampak penundaan pelaksanaan.