Pemberlakuan tarif bawah yang sangat rendah yang dilakukan oleh Maxim adanya potensi menyingkirkan Gojek dan Grab dalam persaingan usaha di bidang moda transportasi online khususnya pada pangsa pasar tarif bawah moda transportasi online. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 20, dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan yang menetapkan tarif bawah transportasi online agar selaras seluruh tarif moda transportasi online serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelengara Sistem Transaksi Elektronik (PSTE). Maxim sebagai pelaku usaha diduga tidak mematuhi dan di indikasikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doctrinal dengan alasan salah satu sasaran studi ini melihat seperangkat norma positif dalam kaitanya dengan persaingan usaha tidak sehat, termasuk dukungan sisi teori hukum dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum. Dalam hal ini membahas dua pokok pembahasan, yaitu pertama penulis ingin mengetahui menganalisis pengaturan mengenai Predatory Pricing yang dilakukan oleh Perusahaan transportasi online Maxim dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Kedua, untuk menganalisis akibat hukum dari dugaan Predatory Pricing yang dilakukan oleh perusahaan Transportasi online Maxim apabila terbukti melakukan pelanggaran, terhadap pesaing, dan konsumen dimasa yang akan datang. Skema yang dilakukan oleh maxim agak sulit dalam pemenuhan unsur aturan yang telah dibuat akan tetapi dalam hal implementasi undang – undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah efektif hanya saja membutuhkan penjelasan lebih terperinci agar kualifikasi hukum yang dilakukan dapat dengan mudah dipenuhi unsur-unsur perbuatan hukumnya demi terjaganya persaingan usaha yang sehat. Kata Kunci : Predatory Pricing, Persaingan Usaha, Transportasi Online.