Sumber Investasi daerah salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat dengan APBD. Bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa melalui tahapan kegiatan dalam penelitian hukum. Tahapan demikian berlaku untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, baik bersifat empiris (socio-legal research). Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah socio-legal research karna sasaran penelitian ini untuk mengetahui dan mempelajari Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara Pada PT Grha165 Tbk. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut Alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap mempertahankan penyertaan modal pada PT Grha165 Tbk berdasarkan dari hasil analisis kajian rencana investasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada PT Grha 165 Tbk yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan 3 (tiga) opsi yaitu salah satunya untuk menahan kepemilikan saham, hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Investasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan melakukan kajian investasi dan melaksanakan sesuai dengan hasil kajian investasi dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kutai kartanegara dengan cara melakukan divestasi dan hasil dari divestasi tersebut dialihkan ke perusahaan yang lebih menguntungkan.
Kata Kunci : Investasi, Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah.