Surat tanda nomor kendaraan bermotor merupakan hal yang penting bagi pihak kepolisian memberikan legitimasi asal-usul dari pemilik kendaraan, karena pada dasarnya kendaraan merupakan sebuah benda yang rawan digunakan untuk menggunakan kejahatan kriminal, oleh karena hal tersebut maka diwajibkan bagi setiap pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengesahan terhadap surat tanda nomor kendaraan setiap tahunnya, tetapi masih banyaknya ditemui penguna kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan pada surat tanda nomor kendaraannya. Pada penelitian ini, pedekatan yang digunakan adalah pendekatan sociallegal yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dengan tidak mengesampingkan aspek daripada skema pada peraturan perundang-undang, asas-asas hukum, teori hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pemahaman yang kurang yang dimiliki oleh masyarakat terkait peraturan tentang pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor menjadi penyebab mengapa pelanggaran tersebut selalu terjadi, sedangkan didalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Registerasi Identifikasi Kendaraan Bermotor sangat jelas dan terperinci mengatur tentang keabsahan sebuah surat tanda nomor kendaraan.
Kata Kunci : surat tanda nomor kendaraan, pelanggaran, penerapan sanksi.