Mujiono. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Penambangan Batu Bara Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Kalimantan Timur, dibimbing oleh Sarosa Hamongpranoto dan Marlon Ivanhoe Aipassa.
Penelitian ini dilatar belakangi adanya aktivitas penambangan batu bara yang semakin luas di Tahura Bukit Soeharto dan belum ada efek jera bagi para pelaku. Keberadaan Tahura Bukit Soeharto sebagai penyangga IKN (Ibu Kota Negara) harus dijaga kelestariannya.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa upaya penegakan hukum terhadap penambangan batu bara ilegal di Tahura Bukit Soeharto dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan didukung oleh data-data kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini upaya penegakan hukum terhadap penambangan batu bara ilegal di Tahura Bukit Soeharto belum optimal. Sejauh ini Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan sebagai instansi pemerintah yang paling sering melakukan penanganan kasus penambangan batu bara ilegal di Tahura Bukit Soeharto. Terdapat 15 kasus yang telah P-21 selama tahun 2018-2020. Tetapi karena tugas pokok dan fungsi BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang meliputi keseluruhan Pulau Kalimantan, maka penggunaan anggaran tidak dapat secara khusus hanya untuk penegakan hukum di Tahura Bukit Soeharto. Beberapa faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum diantaranya karena pengawasan oleh instansi terkait belum maksimal, belum terpadunya instansi penegak hukum, keterbatasan anggaran dan adanya keterlibatan oknum aparat.
Saran dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan terpadu antara instansi terkait dalam penegakan hukum lingkungan di Tahura Bukit Soeharto, mengintensifkan koordinasi antara instansi terkait dan membentuk satuan tugas.