Pengangkatan dan pemberhentian Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Dengan adanya UU Kementerian Negara hak tersebut dapat dibatasi. Sehingga Menteri tidak boleh melakukan rangkap jabatan salah satunya tidak boleh merangkap sebagai ketua partai politik. Penunjukan Presiden terhadap Ketua Umum Partai Politik menjadi Menteri tanpa melepaskan jabatannya terlebih dahulu sebagai Ketua Partai Politik menunjukkan hak prerogatif Presiden masih tak terbatas sehingga berpengaruh terhadap legalitas kedudukan Menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal yaitu melalui pendekatan terhadap teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai kedudukan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengaturan pengangkatan dan pemberhentian menteri negara merupakan hak prerogatif presiden yang seharusnya dibatasi dengan adanya UU Kementerian Negara namun dalam pengaturan tidak diberikan batasan yang tegas untuk partai politik masuk ke ranah eksekutif dan kedudukan menteri tersebut tetap sah secara konstitusional mengingat tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur pembatasan partai politik dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri.
Kata Kunci : Menteri, Politik, Presiden.