Perkawinan kian berkebang dikalangan masyarakat Indonesia, berbagai macam jenis perkawinan telah diakui di negara Indonesia seperti perkawinanyang sah secara agama, adat dan peraturan Perundang-undangan, Perkawinanbeda agama, Perkawinan campuran, Perkawinan siri dan sebagainya. Perkawinancampuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua pihak pria dan wanitayang memiliki prinsip hukum dan kewarganegaraan yang berbeda, dari perkawinan campuran tersebut muncullah berbagai permasalahan mulai dari kedudukan anak hingga harta bersama yang diperoleh dari perkawinan tersebut. sehingga hukum Negara mana yang dapat memperkuat proses eksekusi hartabersama yang hartanya terletak di luar negeri dari perceraian bedakewarganegaraan dan juga hal apa saja yang dirasa dapat mengatasi sengketapisah harta yang terjadi antara perceraian warga Indonesia dan pasangannyayang berwarganegara asing dilihat dari teori keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembagian harta bersamadari perceraian beda kewarganegaraan dilihat dari teori keadilan. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah Doctrinal, yaitu memahami data dengancara mengumpulkan, menyaring, menganalisa, dan menyimpulkan data-datayang diperoleh selama penelitian secara sistematis. Putusan gugatan perceraian serta pembagian harta bersama yangdilakukan di Indonesia hanya berlaku untuk harta bersama yang beradadi negara Indonesia saja serta harta bersama yang bersifat bergerak. Sedangkanuntuk harta bersama yang tidak bergerak seperti kepemilikan tanah menganut asas yang ada pada Hukum Perdata Internasional Lex Rei Sitae, yaitu hukumyang berlaku atas suatu benda berdasarkan tempat dimana benda tersebut berada, Maka segala putusan perceraian yang dilakukan di Indonesia tidak dapat mencapai harta benda di luar negara Indonesia. Rekonstruksi hukumdalammembangun sistem hukum di Indonesia dalam mengatur pembagian hartabersamadalam perkara perceraian beda kewarganegaraan dilihat dari teori keadilan, maka sebagai pergantian dari harta bersama bersama yang terletakdi luar negara Indonesia mantan suami harus memberikan ganti rugi agar pihakistri tidak merasa dirugikan. Memperluas cakupan ketentuan hukumperdataInternasional akan melindungi hak-hak warga negara Indonesia yangberhubungan dengan pihak negara lain.
Kata Kunci : Perkawinan campuran, Harta Bersama, Keadilan.