Penggunnaan Dinar dan Dirham yang kembali diperbincangankan belakangan ini. Kewajiban dalam menggunakan Rupiah dalam bertransaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik transaksi tunai maupun non tunai yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan Dinar dan Dirham dalam masyarakat menurut persepsi pada masyarakat dan akibat hukum jika penggunaanya bukan sebagai mata uang. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal yang didasarkan adanya suatu permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yang diarahkan kepada penggunaan Dinar dan Dirham di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan data primer sebagai data pendukung dengan menyebarkan angket secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dinar dan Dirham tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran dalam transaksi berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011. Namun lain halnya saat Dinar dan Dirham hanya sebatas alat investasi dalam artian barang, hal demikian tidak melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Hasil yang diperoleh dari persepsi penggunaan Dinar dan Dirham dalam transaksi oleh komunitas penggiat Dinar dan Dirham digunakan sebagai barang dan juga sebagai mata uang yang keduanya memiliki hasil yang hampir seimbang yaitu sebagai barang memiliki hasil 46 % sedangkan sebagai mata uang 54 % yang berasal dari data kualitatif.
Kata Kunci : dinar dirham, mata uang, barang, perdagangan.