Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan politik hukum Kota Balikpapan terkait dengan peniadaan area pertambangan batu bara dalam prespektif penataan ruang, dan untuk mengidentifikasi konsep ideal dalam penataan ruang yang ingin diwujudkan serta dicapai oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data penelitian adalah studi kepustakaan, baik untuk data primer maupun sekunder, sedangkan cara pendekatanya adalah dengan mengunakan cara Pendekatan Perundangundangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian doktrinal (normatif) dan berdasarkan sifat kebenaran yang diungkapkan, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa politik hukum Pemerintah Kota Balikpapan dalam kebijakan dan regulasi peniadaan area pertambangan batu bara memiliki konfigurasi politik yang bersifat reponsif atau otonom. Konsep ideal yang ingin dicapai serta diwujukan melalui kebijakan dan regulasi peniadaan area pertambangan batu bara adalah untuk mewujudkan penataan ruang dengan konsep kota layak huni (nyaman) yang kaya akan lahan hijau, dinamis dan berkelanjutan serta mengakomodir kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan.
Kata Kunci : Politik Hukum; Penataan Ruang; Batu Bara.