Sharien Fauzi Muhammad, 1808016009, Program Studi Magister Hukum, Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2021, Politik Hukum Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Hutan Mangrove di Indonesia Dalam Prespektif Good Enviromental Governance, di bawah bimbingan Ibu Dr. Rosmini, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Utama dan ibu Dr. Haris Retno Susmiyati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua hal yaitu kewenangan pengelolaan hutan mangrove di indonesia dalam perspektif Good Enviromental Governance dan Konsep Ideal dalam mengatasi konflik kewenangan pengaturan pengelolaan hutan mangrove di indonesia. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum doctrinal yang mengandung karakter normatif. Metode penelitian hukum doctrinal merupakan penelitian sekumpulan norma (black letter law) sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum vertical horizontal, analisis isu, pelanggaran teori norma dan asas hukum terkait pengelolaan hutan mangrove. Penelitian Doctrinal menggunakan bahan primer berupa Peraturan Perundang-Undanganmyang berkaitan dengan pengelolaan mangrove. Bahan sekunder berupa buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan pada permasalahan penelitian ini. Prinsip dari sistem Good Enviromental Governance merupakan pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang peduli terhadap fungsi kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Peraturan pengelolaan hutan mangrove di indonesia saat ini belum mewujudkan penerapan Good Enviromental Governance terbukti dengan adanya tumpang tindih dengan adanya tumpang tindih kebijakan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terdapat perbedaan Prinsip Transparancy, Responsiveness (Daya Tanggap), Consesus Orientation, Effectiveness and Efficiency dan Visi Strategi terkait Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian pengelolaan hutan mangrove. Konsep ideal pengaturan pengelolaan hutan mangrove di Indonesia dengan membuat kebijakan baru berupa baru Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove dengan menggunakan metode unifikasi hukum merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional dari aspek kehutanan, aspek wilayah pesisir, dan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan mengenai ekosistem mangrove yang bersifat Sentralistik, Komprenshif, Kohesif, dan Konsisten dengan tujuan untuk menjaga fungsi kelestarian dan keberlanjutan ekosistem mangrove untuk generasi selanjutnya. Kata kunci : Mangrove, Kewenangan, Pengelolaan, Good Enviromental Governanc.