Hendry Arriyanto, 1808016010, Program Studi Magister Hukum, Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Rekonstruksi hukum terhadap pemberlakuan sanksi pidana bagi pelanggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan di Indonesia, dibawah bimbingan Bapak Ivan Zairani Lisi dan Bapak Nur Arifudin. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua hal yaitu sistem hukum di Indonesia dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan rekonstruksi hukum untuk meningkatkan kepatuhan Perseroan Terbatas terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penulisan hukum normatif ini menggunakan beberapa penelitian hukum, yaitu penelitian terhadap teori-teori hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang diangkat, konseptual penelitian yang merujuk pada prinsipprinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sistem hukum di Indonesia dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, merupakan sistem hukum yang bersifat mandatory (kewajiban hukum yang menimbulkan sanksi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sejak dinormakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, banyak memunculkan permasalahan hukum bagi Pemerintah, masyarakat dan Perseroan Terbatas yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Perseroan Terbatas melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kata Kunci: Rekonstruksi hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pemberlakuan sanksi pidana.