Iqsan, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Desember 2021, Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, di bawah bimbingan yang saya hormati Bapak Dr. H. M. Jamal Amin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transparansi pemeintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari ketersediaan pengumuman kebijakan anggaran, ketersediaan dokumen anggaran dan mudah diakses, ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan ketersediaan sistem pemberian informasi kepada publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan secara mendalam transparasi pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sebagai lokasi penelitian. Adapun sumber daya primer pada penelitian ini yaitu Kepala Desa sebagai key informan dan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa yang kedudukan sosialnya sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tenaga pengajar, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan yang terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti sebagai informan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014), Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa mengumumkan kebijakan anggaran melalui musyawarah desa dan papan informasi. Dokumen anggaran desa telah diberikan kepada aparatur desa dan perwakilan masyarakat desa untuk disebarluaskan. Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa diajukan kepada pihak Kecamatan untuk disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan masyarakat desa. Mengakomodir usulan masyarakat desa dengan sistem skala prioritas untuk direalisasikan terlebih dahulu. Kemudian informasi desa dapat diperoleh masyarakat melalui pertemuan langsung di kantor desa dan melihat papan informasi desa. Namun perlu adanya optimalisasi penggunaan teknologi berbasis internet atau digitalisasi agar penerapan prinsip transparansi berjalan lebih efektif dan efisien. Kata Kunci : Transparansi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES).