Kardiono Cipta Kanda, NIM: 108015152, Enrekang 27 Desember 1997, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Judul Penelitian Implikasi Penerapan Pemilu Serentak Dalam Sistem Presidential Threshold Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik. Dibawah bimbingan ibu Dr. Rosmini, SH., MH. selaku pemmbimbing utama dan Ibu Rahmawati Al Hidayah, SH., LL.M. selaku pembimbing pendamping. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan disahkannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur penerapan pemilu serentak yang juga tetap mempertahankan sistem presidential threshold. Penggabungan dua konsep tersebut dalam pemilu presiden justru berimplikasi terhadap hak konstitusional partai politik, khususnya partai politik baru yang belum pernah ikut dalam pemilihan legislative pada pemilu tahun sebelumnya. Hal tersebutlah yang menimbulkan kekaburan hukum dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, melalui pendekatan terhadap teori hukum dan peraturan perundang-undangan, untuk lebih memahami secara spesifik konsep pemilu serentak dan sistem presidential threshold. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Penerapan pemilu serentak sejatinya tidak dapat diterapkan bersamaan dengan sistem presidential threshold karena akan berimplikasi terhadap hak konstitusional partai politik. Selanjutnya, perlu adanya rekonstruksi pemaknaan presidential threshold yang selama ini berlaku di Indonesia, yakni PT dimaknai sebagai syarat keterpilihan, adapun ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi 0 (nol) persen sebagai upaya menghadirkan banyak calon serta demi menjamin setiap hak partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden Kata Kunci: Pemilihan umum, Penerapan, Presidential Threshold.