Rifky Haris Kurniawan, NIM 1708015124, 02 April 1999, Minat Studi Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana Terkait Penjualan Rokok Elektrik Terhadap Anak, dibawah bimbingan Rini Apriyani S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Irma Suryani S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing pendamping. Negara memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya rokok elektrik melalui berbagai macam kebijakan. rokok elektrik dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta perubahan perilaku yang buruk terutama terhadap anak, maraknya peredaran rokok elektrik di Indonesia membuat suatu kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan serta memberikan ancaman serius bagi masa depan anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terkait penjualan rokok elektrik terhadap anak dan apakah faktor faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terkait penjualan rokok elektrik terhadap anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non Doktrinal, dengan sumber bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum pidana terkait penjualan rokok elektrik yang memiliki nikotin terhadap anak serta ingin mengetahui faktor faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait penjualan rokok elektrik agar tidak disalahgunakan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, penegakan hukum terkait penjualan rokok elektrik terhadap anak dapat dilihat melalui pasal 76 huruf J ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melibatkan anak dalam penyalahgunaan zat adiktif yang termasuk rokok elektrik yang mengandung zat adiktif seperti nikotin, didalam peraturan tersebut sanksi yang diberikan cukup berat hal itu diatur didalam pasal 89 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 akan tetapi didalam implementasinya penegakan hukum tersebut tidak berjalan dengan baik hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman kepolisian yang mengatakan peraturan tersebut merupakan delik aduan, sehingga banyak ditemui masyarakat yang masih menjual rokok elektrik terhadap anak serta banyakanya pelaku usaha yang kurang memahami peraturan perundang undangan tersebut. kepolisian serta instansi memberikan upaya pencegahan untuk meminimalisir peredaran rokok elektrik terhadap anak dengan cara memberikan sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaku usaha dan masyarakat melalui media sosial maupun sosialisasi langsung dilingkungan masyarakat. Akan tetapi dalam melaksanakan upaya penegakan hukum kepolisian serta instansi terkait memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia serta keterampilan ilmu teknologi, sulitnya melaksanakan pembuktian serta kurangnya kesadaran masyarakat. Kata Kunci: Rokok Elektrik, Anak, Penegakan Hukum.