Afirda Kusuma Wardani, NIM 1708015119, Bojonegoro, 1 Mei 1999, Minat Studi Hukum Administrasi Negara, Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Wilayah Kota Samarinda), dibawah bimbingan Purwanto S.H., M.H. dan Ine Ventyrina, S.H., M.H. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat memungut Pajak mobil penumpang dengan plat luar daerah yang beroperasi di Kota Samarinda karena kewenangan pemungutan pajaknya dilakukan di daerah asal tempat kendaraan terdaftar. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research. Socio-legal research adalah penelitian non doktrinal yang mengkaji hukum menggunakan ilmu hukum dan ilmu sosial. Penggunaan pendekatan socio-legal research tidak mengenyampingkan dukungan dari sisi doctrinal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu meliputi : (a) kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan tarif progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor (b) kebijakan keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami hambatan dalam pelaksanaan kebijakan keringanan PKB dan BBNKB, yaitu (a) Tidak ada landasan hukum yang mengatur sanksi ketika kendaraan selama lebih dari 3 (tiga) bulan berada di luar wilayah teregistrasi tidak melakukan mutasi kendaraannya, (b) Masih banyak wajib pajak mobil penumpang dengan plat luar daerah yang belum memutasikan kendaraannya karena disebabkan beberapa faktor, salah satu faktor yang mendominasi adalah pemilik mobil suatu saat akan kembali ke daerah asalnya. Kata Kunci : Kebijakan, Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.